Sri Mulyani Sentil Pemda yang Masih ‘Tumpuk’ Dana di Financial institution
Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menyentil daerah yang menumpuk anggarannya di bank. Imbasnya, belanja untuk mendukung perekonomian tak berjalan dengan baik.
Padahal, kata dia, belanja pemerintah daerah yang ditransfer (TKD) dari pusat sangat diperlukan untuk membantu masyarakat terutama saat terjadi ketidakpastian.
“Nah sering dalam situasi ini, fiskal kebijakan di pusat mencoba menstimulate, tapi karena sepertiga dari APBN switch ke daerah, di daerah malah justru tidak pengeluaran,” ujarnya dalam Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal 2024, Selasa (24/9).
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN DENGAN KONTEN
Menurut Ani, untuk mendorong perekonomian lebih tinggi, kebijakan di pemerintah pusat harus sinkron dengan daerah. Artinya, apabila APBN menjadi bantalan, maka APBD juga harus sejalan.
“Kalau dalam bahasa Presiden Jokowi dan kabinet selama ini adalah jangan sampai pemerintah pusat membangun jalan ke sana, yang daerahnya membangun jalannya di sini sehingga nggak ketemu. Atau irigasi, pemerintah pusat membuat bendungan di daerah sini, kemudian pemerintah daerahnya sawahnya nggak di situ atau jaringan irigasi tersiernya di tempat yang lain lagi sehingga nggak ketemu,” jelasnya.
Namun, dalam kondisi saat ini, pemda malah jadi penghalang dalam kebijakan fiskal yang ditempuh. Contohnya, saat pandemi covid-19, pemerintah menaikkan anggaran perlindungan sosial untuk membantu masyarakat, nyatanya dananya tidak disalurkan dan hanya diendapkan di financial institution.
“So mereka menjadi semacam pengerem, efektivitas dari kontra siklus fiskalnya menjadi menurun karena waktu pemerintah pusat mencoba ekspansif dengan belanja dan untuk meningkatkan expansion penciptaan kesempatan kerja, daerahnya dikasih switch terus transfernya berhenti di financial institution. They jangan menghabiskan sehingga memunculkan ada elemen ngerem dari sisi kemampuan fiskal untuk countering siklus dari perekonomian,” terangnya.
Hal ini yang masih menjadi kendala dan akan terus diperbaiki. Tujuannya agar pemerintah pusat dan daerah bisa makin forged dalam melaksanakan kebijakan demi pertumbuhan ekonomi yang kuat.
“Ini yg masih terus-menerus di kami Kementerian Keuangan mencoba untuk memperbaiki gimana caranya mensinkronkan fiskal pusat dan daerah sehingga dampak dari fiskal kebijakan itu menjadi sangat maksimal atau optimum mempengaruhi ekonomi dan masyarakat,” pungkasnya.
(ldy/tanggal)