Mantan Bos BI Ungkap Prabowo Bakal Punya Menteri Penerimaan Negara
Jakarta, CNN Indonesia —
Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto Burhanuddin Abdullah mengungkapkan bakal ada menteri penerimaan negara di pemerintahan mendatang.
Mantan Gubernur Financial institution Indonesia itu menyebut Prabowo akan menambah jumlah kementerian, salah satunya Kementerian Penerimaan Negara.
Menurutnya, hal itu akan masuk dalam perombakan Kementerian Keuangan. Nantinya, kementerian anyar itu akan menjadi gabungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN DENGAN KONTEN
“Insyaallah ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, cukai, dan PNBP jadi pisahan dari Kementerian Keuangan,” ujarnya dalam UOB Financial Outlook 2025, Rabu (25/9) dikutip Detikfinance.
Selain membentuk kementerian penerimaan negara, Prabowo juga bakal melakukan transformasi Kementerian BUMN. Burhanuddin menyebut nilai BUMN mencapai US$1 triliun, tetapi kontribusinya terhadap negara harus lebih digenjot.
Ia menuturkan perubahan nomenklatur kementerian/lembaga technology Prabowo dilakukan mulai Januari 2025.
“Harus ada transformasi kelembagaan transformasi bisnis, transformasi kultural, transformasi manajemen. Jadi itu ya nanti barang kali kita akan lakukan sejak Januari 2025 yang akan datang,” pungkasnya.
Prabowo memang pernah berjanji memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) jika menang di Pilpres 2024.
Janji ini tertuang dalam ‘8 Program Hasil Terbaik Cepat’ yang akan jadi fokus Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.
Nantinya, pemisahan itu akan berujung pada Badan Penerimaan Negara (BPN) yang berada langsung di bawah presiden.
Pembentukan BPN dilakukan dengan niat menggenjot penerimaan negara, baik itu dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Ia menyebut kehadiran BPN ditargetkan bisa meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 23 persen.
“Kita ke depan harus bisa menambah penerimaan negara. Untuk itu, kami dari paslon 2 akan membentuk lembaga Badan Penerimaan Negara yang dikomandoi langsung oleh presiden,” ujar Gibran dalam debat pertama cawapres di JCC Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (22/12/2023).
“Sehingga nanti ketika berkoordinasi dengan kementerian-kementerian, ini bisa menjadi lebih luwes,” imbuhnya.
(pta/pta)