Ekonomi 8 Persen Bukan Mimpi, Manfaatkan Mesin Baru
Jakarta, CNN Indonesia —
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengatakan goal ambisius pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicita-citakan Presiden terpilih Prabowo Subianto bukan mimpi
Menurutnya, itu suatu keharusan untuk dicapai supaya Indonesia bisa menjadi negara maju.
Indonesia menargetkan menjadi negara maju dengan pertumbuhan ekonomi terbesar kelima di dunia pada 2045.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN DENGAN KONTEN
“Mencapai pertumbuhan 8 persen yang ambisius bukanlah mimpi, tetapi sebuah keharusan,” ujar Thomas di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Selasa (24/9).
“Dan untuk melakukannya, kita harus memanfaatkan mesin pertumbuhan baru, seperti ekonomi virtual dan hijau,” imbuhnya.
Menurut keponakan Prabowo ini, Indonesia juga perlu membangun dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) nya melalui investasi dalam sektor pendidikan, keterampilan, dan kesehatan.
“Ini akan menjadi landasan bagi tenaga kerja masa depan yang produktif dan inovatif,” kata dia.
Selanjutnya, pertumbuhan melalui ekonomi virtual harus dilakukan dengan inovasi yang memungkinkan Indonesia bersaing secara international dan membuka peluang baru.
“Pertumbuhan kita harus inklusif dan ramah lingkungan, dengan kebijakan yang mempromosikan kesetaraan sosial, melindungi sumber daya alam, dan mengatasi perubahan iklim,” pungkas Thomas.
Prabowo memasang goal pertumbuhan ekonomi 8 persen kalau memerintah nanti. Ia mengaku taruhan dengan menteri negara tetangga soal goal ambisiusnya membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia menyentuh 8 persen.
Presiden terpilih 2024-2029 itu menegaskan percepatan pembangunan adalah hal important bagi masa depan Indonesia. Namun, ia tak sepakat dengan goal Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto soal pertumbuhan ekonomi yang hanya dipatok di kisaran 5 persen.
“Kalau saya lebih berani lagi, kita harus berani menaruh sasaran yang lebih tinggi. Kalau saya optimis kita bisa mencapai 8 persen pertumbuhan (ekonomi),” tegas Prabowo dalam Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 di Jakarta Selatan, Kamis (18/7).
(ldy/tanggal)