DJP Kumpulkan Rp27,8 T dari Pajak Kripto dan Google Cs
Jakarta, CNN Indonesia —
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah berhasil menarik pajak virtual dari GoogleNetflix, TikTok, Youtube hingga kripto sebesar Rp27,85 triliun in step with 31 Agustus 2024
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti merinci jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang sudah berjalan sejak 2020.
“Pemerintah akan terus menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi virtual lainnya seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, dan pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah,” ujar Dwi dalam keterangan, Jumat (13/9).
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN DENGAN KONTEN
Rincian pajak dari sektor virtual sebesar Rp27,85 triliun:
Penerimaan PPN dari PMSE tercatat sebesar Rp22,3 triliun yang berasal dari setoran 166 pelaku usaha yang ditunjuk mengumpulkan pajak virtual. Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran 2020, Rp3,90 triliun 2021, Rp5,51 triliun 2022, Rp6,76 triliun 2023, dan Rp5,39 triliun 2024.
Pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp875,44 miliar. Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,45 miliar penerimaan 2022, Rp220,83 di 2023, dan Rp408,16 miliar di 2024.
“Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp411,12 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp464,32 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger,” kata Dwi.
Pajak fintech (P2P lending) telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp2,43 triliun yang berasal dari 2022 sebesar Rp446,39 miliar, 2023 sebesar Rp1,11 triliun dan di 2024 sebesar Rp872,23 miliar.
Pajak atas usaha ekonomi virtual lainnya berasal dari penerimaan pajak SIPP telah menyumbang ke pendapatan negara sebesar Rp2,25 triliun. Rinciannya sebesar Rp402,38 miliar di 2022, sebesar Rp1,12 triliun di 2023, dan Rp726,41 miliar di 2024.
“Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh sebesar Rp152,74 miliar dan PPN sebesar Rp2,09 triliun,” jelas Dwi.
Sampai dengan Agustus 2024 pemerintah telah menunjuk 176 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut PPN. Jumlah tersebut termasuk dua yang baru saja ditunjuk pada Agustus 2024 yaitu THE Global Universities Insights Restricted dan Cloudkeeper (Singapore) PTE. LTD.
(ldy/tanggal)