Goal PNBP Naik Jadi Rp513 T di RAPBN 2025, Disumbang Dividen BUMN
Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah menaikkan goal penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dari Rp505,38 triliun menjadi Rp513,64 triliun.
Kenaikan berasal dari setoran dividen BUMN yang masuk dalam pendapatan kekayaan negara dipisahkan (KND) yang ditargetkan naik dari Rp86 triliun menjadi Rp90 triliun.
“Proyeksi peningkatan kinerja dari BUMN yang akan menimbulkan kenaikan dividen yang akan dibayarkan oleh BUMN sebesar Rp4 triliun sehingga totalnya naik menjadi Rp90 triliun. Ini yang akan menjadi tambahan dari pendapatan KND dari Rp86 triliun ke Rp90 triliun,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Rabu (4/9).
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN DENGAN KONTEN
Selain itu, kenaikan PNBP juga disumbangkan oleh PNBP dari sejumlah kementerian dan lembaga (Ok/L) sebesar Rp4,26 triliun.
Sri Mulyani mengatakan beberapa Ok/L yang menjadi penyumbang PNBP terbesar adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang naik ke Rp 510 miliar, Polri yang naik Rp2,59 triliun.
Lalu, Kementerian Perhubungan ada kenaikan PNBP ke Rp9 triliun, dan Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham naik ke Rp8,6 triliun.
“Dengan demikian dari sisi penerima negara bukan pajak ada kenakan Rp8,26 triliun yaitu dari KND Rp4 triliun dan PNBP Rp4,26 triliun,” imbuhnya.
Di lain sisi, anggaran belanja Ok/L dalam RAPBN 2025 naik dari Rp976,79 triliun menjadi Rp1.094,66 triliun. Kenaikan disebabkan empat program Fast Win presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Belanja negara kalau usulan dari Fast Win presiden terpilih, pemerintahan baru adalah untuk belanja Ok/L terjadi kenaikan dari Rp976,79 triliun menjadi Rp1.094,66 triliun, atau naik Rp117,87 triliun,” ujar Sri Mulyani.
Empat program itu adalah makan bergizi free of charge dengan anggaran Rp71 triliun.Program ini akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional.
Kemudian pemeriksaan kesehatan dengan alokasi anggaran Rp3,2 triliun dan pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah dengan anggaran Rp1,8 triliun. Program ini akan dijalankan oleh Kementerian Kesehatan.
Kemudian, program renovasi sekolah dengan anggaran Rp20 triliun dan pembangunan sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp2 triliun.
Program ini akan dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Kementerian Agama.
Selanjutnya, program lumbung pangan dengan anggaran Rp15 triliun yang akan dijalankan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian.
“Ini (Rp15 triliun) nanti akan dialokasikan Rp7,5 triliun untuk Kementerian PUPR dan Rp7,5 triliun untuk Kementerian Pertanian,” katanya.
(fby/sfr)