Wapres Ramal Kontribusi Ekonomi Syariah ke PDB Capai Rp155 T di 2030

Jakarta, CNN Indonesia —

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memprediksi kontribusi ekonomi syariah terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai US$10 miliar atau setara Rp155,36 triliun (asumsi kurs Rp15.536 according to dolar AS) pada 2030.

“Pada tahun 2030, kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB nasional diperkirakan akan mencapai US$10 miliar atau setara dengan 1,5 persen PDB nasional,” ujar dia dalam peresmian Heart for Sharia Financial Building oleh INDEF di Aryaduta Lodge, Jakarta Pusat, Selasa (3/9).

Ia juga melihat di masa mendatang ekonomi syariah akan melaju kencang seiring perkembangan digitalisasi dan selaras dengan konsep ekonomi hijau yang mengutamakan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.

Menurutnya, Indonesia saat ini memiliki visi besar untuk menjadi pemain utama ekonomi dan keuangan syariah di tingkat international.

Ma’ruf bercerita perjalanan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dimulai dari berdirinya Lembaga Perbankan Syariah pada awal 1990-an.

“Dalam lima tahun terakhir, peringkat ekonomi dan keuangan syariah Indonesia di tingkat international terus meningkat dari posisi ke-10 naik menjadi posisi ke-3. Indonesia berhasil juga mempertahankan posisi ke-2 di sektor makanan halal dan posisi ke-3 di sektor imaginative and prescient muslim,” ucapnya.

Bahkan pada 2024, imbuhnya, Indonesia berhasil meraih peringkat pertama pada World Muslim Go back and forth Index (GMTI) oleh Mastercard-Crescentrating.

Lebih lanjut, Ma’ruf menyebut perkembangan keuangan syariah saat ini terlihat dari semakin bervariasinya produk-produk keuangan berbasis syariah yang dapat dinikmati masyarakat. Contohnya, publikasi syariah, asuransi syariah, bahkan pembiayaan usaha berbasis syariah.

“Pemerintah sangat menyadari pentingnya perkembangan ekonomi syariah dengan terus memacu pertumbuhannya melalui penguatan infrastruktur dan ekosistem,” ungkap dia.

Selain itu, program ekonomi syariah tak hanya bergulir di tingkat pusat, namun juga ditumbuhkan di daerah melalui kelembagaan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).

Pada 2020, Ma’ruf mengatakan pemerintah membangun Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang diketuai oleh presiden dan wakil presiden sebagai wakil ketua harian. Kemudian menteri hingga menko terkait menjabat sekretaris di dalam kelembagaan itu.

“Dan sejak 2020, fokus pengembangan ekonomi syariah yang semula hanya pada sektor keuangan dikembangkan menjadi empat fokus, yaitu industri keuangan, industri halal, kemudian yang ketiga adalah dana sosial syariah, infak, zakat, sedekah, dan wakaf, kemudian juga pengembangan bisnis dan pengembangan para pengusaha syariah,” tuturnya.

Ia pun berharap kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dilanjutkan di masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto mendatang.

“Ke depan, pemerintah harus terus memastikan dan mengawal keberlanjutan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan pengintegrasian ekonomi dan keuangan syariah dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2025-2045 dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029 sebagai program utama pada transformasi ekonomi berbasis produktivitas,” tegas Ma’ruf.

“Saya harap ini menjadi landasan kuat bagi keberlanjutan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada masa kepemimpinan yang akan datang Bapak Presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(dari/dari)