Knowledge Tunggal Jadi Kunci Perumusan Kebijakan Koperasi dan UMKM

Badung, CNN Indonesia —

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menekankan pentingnya pendataan lengkap dari koperasi dan UMKM sebagai foundation perumusan program dan kebijakan yang tepat sasaran, efektif, dan akuntabel.

Karena itu, pihaknya mengembangkan Sistem Informasi Knowledge Tunggal Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (SIDT-KUMKM) pada 2021.

Melalui sistem ini Teten berharap akurasi information sebaran dan karakteristik koperasi dan UMKM nasional dapat termonitor secara berkala, sehingga memudahkan stakeholder terkait dalam menyusun program lanjutan yang sesuai kebutuhan.

“Kita ingin ke depan program pengembangan UMKM tepat sasaran menggunakan information atau berbasis information,” kata Teten dalam Rakornas Pemanfaatan Knowledge KUMKM di Bali, Selasa (3/9).

Berdasarkan information SIDT-KUMKM, saat ini koperasi dan UMKM menurut lapangan usaha terbagi ke dala, sektor perdagangan besar dan eceran sebanyak 7,17 juta UMKM atau 53,53 persen.

Kemudian diikuti oleh sektor atau lapangan usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 18,79 persen, industri pengolahan sebesar 16,08 persen, serta 11,59 persen merupakan lapangan usaha lainnya.

Sementara itu, dari sisi sebaran UMKM menunjukkan 73,50 persen terkonsentrasi di Kawasan Barat Indonesia atau Pulau Sumatera dan Jawa. Sisanya di kawasan Timur Indonesia, di mana mayoritas ada di Pulau Sulawesi.

Rinciannya, ada 6,19 juta atau 46,20 persen berlokasi di Pulau Jawa. Lalu, 3,6 juta atau 27,30 persen di Pulau Sumatera atau sebesar 27,30 persen.

Teten juga mendorong pemerintah daerah terus melakukan replace secara berkala kondisi riil KUMKM di wilayah kerjanya.

“Gunakan information yang sudah ada ini untuk menyusun perencanaan program yang lebih presisi. Lalu Bapak-Ibu perlu sering turun ke lapangan untuk mendengarkan, melihat KUMKM mana yang berpotensi untuk di-push dan mana UMKM yang bersifat survival,” imbuhnya.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM Siti Azizah mengatakan pada tahun ini pihaknya akan melanjutkan pendataan lengkap di 4 provinsi dan 61 kabupaten dan kota dengan goal 4 juta UMKM.

Adapun hasil pendataan dari 2022 menunjukkan ada 9.110.983 information usaha di 240 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Sedangkan pada 2023 sebanyak 4.311.549 information usaha di 215 kabupaten dan kota di 32 provinsi.

“Sampai 29 Agustus 2024 sudah ada 247 consumer nasional yang memiliki akses ke SIDT-KUMKM. Jadi hasilnya sudah dapat diakses oleh seluruh pihak yang memiliki akun di seluruh Indonesia,” ujar Siti Azizah.

(kdf/pta)