Bisakah Karisma dan Wisata Bali Dibenahi Seperti Mau Luhut?
Pemerintah berencana membenahi pariwisata Bali karena maraknya perilaku turis yang merusak kondisi Pulau Dewata.
Sejumlah turis menjadikan Bali sebagai tempat menggunakan dan mengedarkan narkoba. Ada juga yang mengambil pekerjaan warga lokal. Belum lagi, Bali diramaikan oleh kelab yang menyuguhkan orang berpakaian terbuka alias telanjang.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembenahan akan dilakukan pada beberapa aspek.
“Jadilah klub telanjang dada kurangi lah, kan bukan mau lihat orang telanjang, kalau mau pilih tempat lain. Keunikan Bali harus kita pelihara jangan jadi seksualitas, turis seksual ke tempat lain saja, Bali itu biar lah kharisma dan auranya kita pertahankan,” katanya seperti dikutip dari Di antara.
Luhut mengatakan untuk membersihkan masalah itu, ia telah memerintahkan Polda Bali, Pangdam Udayana dan Dinas Imigrasi untuk bertindak.
“Ini supaya betul-betul Bali dibersihkan dari obat narkotika, orang-orang asing mengambil pekerjaan anak lokal, saya minta Polda, Pangdam, dan Imigrasi betul-betul kompak, kalai kita kompak tidak ada yang bisa lawan,” ujarnya.
Selain membersihkan turis yang merusak itu, Luhut mengatakan pemerintah juga akan menertibkan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan komersial, khususnya di kawasan Bali Selatan.
Pemerintah akan menggelar rapat terbatas pekan depan untuk membahas masalah itu.
“Jadi tidak ada lagi orang membuat vila di sawah, sawah biarlah sawah supaya Bali jadi Bali yang unik, sekarang seperti di belakang rumah saya (daerah Cemagi) dulu sawah, sekarang mending kalau rumahnya baik, ini tidak bagus pula, jadi itu merusak,” kata dia.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno turut menyinggung rencana pemerintah pusat untuk melihat kembali izin proyek yang melanggar aspek kelestarian lingkungan dan amdal.
“Nanti akan ada rapat terbatas yang diharapkan bisa memberikan persetujuan untuk penghentian alih fungsi lahan dan moratorium pembangunan lodge di Bali Selatan,” ujarnya.
Ke depan, izin pembangunan akan diambil alih pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah hanya diberikan kesempatan untuk konsultasi.
“Jadi akan akan proses konsultasi dengan para pimpinan di daerah dan juga melibatkan pemangku adat dan masyarakat, izinnya nanti sepenuhnya pusat karena untuk Bali Selatan ini keadaannya darurat,” kata Sandi.
Lantas apa yang harus dilakukan pemerintah untuk membenahi pariwisata Bali?
Pengamat Pariwisata Unsoed Chusmeru menilai niat pemerintah membenahi pariwisata Bali sudah terlambat karena kondisinya sudah tidak keruan. Kendati demikian, ia mendukung niat pemerintah untuk melakukan pembenahan itu.
Salah satu dukungan ia berikan terhadap rencana pemerintah melakukan moratorium atau penghentian sementara pembangunan lodge di Bali seperti yang disampaikan Sandiaga Uno. Dengan moratorium, pembangunan lodge di Bali akan dibatasi.
Namun sebelum melakukan moratorium, ia berharap pemerintah memikirkan semua dampaknya. Dan untuk mengetahui dampak, pemerintah pun perlu memiliki knowledge lengkap soal keberadaan lodge di Bali
Knowledge diperlukan untuk melihat daya dukung kamar lodge yang tersedia untuk mendukung pariwisata di Bali.
“Sekarang kan kita tidak tahu daya dukung pariwisata sehingga terus-terusan lodge dibangun,” katanya kepada CNNIndonesia.com.
Chusmeru mengatakan hal utama yang harus dilakukan untuk memperbaiki pariwisata Bali adalah mencari tahu knowledge superb jumlah lodge dan kamar di setiap daerah Bali. Dengan begitu, jumlah wisatawan bisa dibatasi ketika sudah melewati kapasitas.
“Ketika ketersediaan kamar sudah penuh otomatis akan terjadi penolakan terhadap wisatawan. Kalau daya dukungnya sudah tidak superb ya dibatasi (wisatawan). Makanya konsekuensinya kalau orientasinya mau pariwisatanya mau berkualitas tidak mengejar goal jumlah kunjungan sebanyak-banyaknya tapi pada kualitas wisatawannya,” katanya.