Menjaga APBN Merdeka dari Utang IKN Lewat Koperasi dan Gotong Royong

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNNIndonesia.com

Jakarta, CNN Indonesia —

Pada Agustus lalu, Presiden Joko Widodo tetap menandatangani PP No.29 Tahun 2024 yang memberikan kepastian HGU 95 tahun yang bisa diperpanjang hingga 95 tahun lagi, serta HGB 80 tahun yang bisa diperpanjang hingga 80 tahun kedua kepada investor.

Meskipun media ramai mengkritik Perpres 75 Tahun 2024, investor tetap mendapat jaminan bisa menguasai lahan di Ibu Kota Nusantara hingga 190 tahun.

Banyak yang heran dengan pola pikir pemerintah mengenai IKN, yang sangat mengandalkan investor. Pemerintah seakan lupa dengan konsep ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan yang didasari gotong royong. Padahal leluhur kita membangun Majapahit, Demak, dan Mataram dengan gotong-royong.

Nenek moyang kita juga membangun perumahan dengan gotong-royong. Jika pemerintah menerapkan gotong-royong ASN untuk membangun hunian di IKN, maka APBN bisa berhemat Rp 150-390 triliun, sehingga kita tidak perlu kesana-kemari memohon KPBU ke investor dan terpojok membuat aneka insentif investasi untuk menambal feasibility IKN.

Investor adalah manusia ekonomi rasionalyang akan memaksimalkan keuntungan pribadi. Investor tahu bahwa pemerintah BU alias Butuh Uang: menginginkan kota berbiaya Rp 466 triliun, tetapi hanya siap anggaran Rp 89 triliun.

Apalagi ketika investor mempelajari Sejong Town di Korea Selatan yang menggambarkan ciri-ciri IKN dalam bayangan pemerintah.

Hingga akhir tahun 2023, kota pintar berpenduduk 350 ribu-an ini telah menghabiskan dana US$130 miliar atau setara Rp2.041 triliun, sehingga investor semakin menyadari bahwa Indonesia sangat butuh dana untuk menirunya.

Semakin kita butuh, manusia ekonomi rasional akan semakin menekan kita dengan aneka permintaan yang semakin merugikan. HGU yang bisa diperpanjang hingga 190 tahun adalah salah satu efek dari daya tawar pemerintah yang lemah akibat keinginan yang terlalu muluk tersebut.

Kita harus segera bangun dari mimpi kota pintar ini, dan segera memperbaiki konsep IKN agar daya tawar IKN Nusantara kembali naik. Kita fokus saja dulu agar IKN Nusantara bisa berfungsi sebagai pusat pemerintahan.

Mengingat perkantoran yang sedang dibangun kira-kira 2026 nanti bisa menampung 17 ribu ASN, pemerintah fokus saja memindahkan 16.990 ASN sesuai rencana awal dengan menggunakan APBN.

Saat ini hunian ASN yang terbangun hanya 1.740 unit apartemen, yang masing-masing unitnya isi 3 kamar. Masih kurang 10.000-15.000 hunian di tahun 2025 agar perkantoran pemerintah terisi optimum.

Prinsip ekonomi Pancasila

Kita harus membangun kekurangan hunian tersebut dengan gotong-royong, menggunakan prinsip ekonomi Pancasila.

Salah satunya menjadikan koperasi sebagai penggerak pembangunan IKN Nusantara. Memberi kesempatan ASN untuk menjadi stakeholder utama atas hunian yang akan ditempati.

Pelibatan koperasi untuk membangun hunian IKN Nusantara bisa mempercepat perpindahan fungsi pusat pemerintahan ke IKN Nusantara. Langkah pertama adalah memindahkan ASN ke hunian modular yang bisa dibangun dengan cepat. Satu Hunian modular untuk 80-250 ASN dibangun di tengah lahan 6-20 ha.

Setiap bulan BUMN karya bisa menyelesaikan 1.000 modul untuk hunian 2.000-an ASN, sehingga hunian sementara untuk 10 ribu ASN bisa selesai dalam lima bulan.

Langkah kedua, ASN ditawari kavling hak milik seluas 500 meter persegi untuk membangun sendiri perumahan bersama koperasi pilihannya.

Sebanyak enam tukang bisa menyelesaikan pembangunan 2 Rumah Sederhana Sehat Rapid (RISHA) dalam 7-10 hari, sehingga bisa menyelesaikan 70 rumah dalam setahun.

Artinya, pembangunan 10 ribu RISHA akan membuka 1.000-an lapangan kerja yang bisa diisi warga IKN dan sekitarnya.

Biaya pembangunan RISHA bisa ditanggung langsung oleh gaji ASN saat ini melalui skema KPR: dengan nilai kredit 200-300 juta, ASN mendapat rumah tipe 70 dan tanah 500 meter persegi. Pemerintah cukup memfasilitasi pembangunan jalan, selokan, jaringan listrik, jaringan air bersih saja dengan anggaran sekitar Rp3 triliun untuk 10.000-an kavling.

Konsep hunian tapak untuk 118.513 ASN hanya memerlukan lahan sekitar 9.000 Ha. Koperasi cukup membayar Rp 15-30 juta in line with Ha, sesuai harga keekonomian lahan perkebunan di Sepaku sebelum ada IKN.

Lahan perumahan ASN bisa diambil dari 34 ribu Ha kawasan IKN yang sudah dikuasai pemerintah.

Dengan konsep rumah kebun dan kewajiban memelihara lahan hijau 2/3, lahan yang bisa dibangun setiap ASN sekitar 150 meter persegi dan bisa dibuat dua atau tiga lantai untuk usaha kos-kosan di hari tua mereka. ASN bisa tenang memiliki hunian yang bisa mereka tempati hingga hari tua bersama anak-cucunya nanti.

Koperasi IKN Nusantara ini diawali oleh ASN. Tetapi nantinya warga non-ASN juga bisa bergabung asalkan memiliki komitmen dan produktivitas yang sama untuk bekerja membangun IKN Nusantara.

Aktivitas ekonomi Koperasi IKN bisa dimulai dari pengembangan hunian (bisnis developer perumahan), lalu nantinya bisa meluas ke jasa-jasa lainnya seperti perdagangan, kuliner, akomodasi, dan transportasi.

Seperti halnya developer perumahan pada umumnya, modal awal dari koperasi ini adalah lahan, yang harus diberikan pemerintah sebagai kompensasi bersedianya ASN pindah dan memulai kehidupan baru di hutan eucalyptus dan mengubah kumpulan bangunan beton yang sepi menjadi ramai.

Agar koperasi terus tumbuh, setiap kali pemerintah menerbitkan izin usaha kepada investor besar, pemerintah juga harus memberikan konsesi atau izin serupa dan fasilitas permodalan kepada koperasi.

Fashion pembangunan koperasi berdampingan dengan korporasi swasta ini akan menjadikan perekonomian IKN Nusantara tumbuh merdeka.

Ribuan koperasi tersebut akan menjadi contoh dan gerakan besar yang bisa merevitalisasi gerakan koperasi di Indonesia.

Koperasi ASN yang dihidupkan dari bisnis pengembangan perumahan untuk anggotanya, nantinya bisa melebarkan bisnis ke kuliner dan jasa-jasa lainnya untuk menggerakkan ekonomi IKN Nusantara. Saya yakin dari ribuan koperasi IKN Nusantara tersebut bisa lahir koperasi besar sekelas Coop dari Swiss, jaringan bisnis yang mengoperasikan 2.478 minimarket dan grocery store mempekerjakan >90.000 orang dengan omzet >564 triliun in line with tahun.

Jaringan koperasi Coop memiliki anggota 2,5 juta orang, sehingga bisa mensinergikan anggotanya yang petani untuk memproduksi sayur organik sehingga bisa menguasai lebih dari 50 persen pangsa pasar sayur organik di Swiss.

Swiss yang berpenduduk lebih dari 8 juta orang juga bisa menjadi visi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam 50 tahun ke depan. Pendapatan in line with kapita Swiss sekitar lima kali Kaltim, sedangkan penduduk Swiss dua kali Kaltim. Tetapi SDM Swiss sangat maju, dengan IPM sangat 96.2, jauh di atas IPM Kaltim yang “hanya 78.2”.

Perekonomian Swiss juga maju meskipun cabang-cabang ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai rakyat melalui koperasi. Bagaimana dengan perusahaan besarnya? Korporasi swasta Swiss didorong bersaing di pasar international.

Nestle, UBS, Zurich dan swasta-swasta besar Swiss sudah puluhan tahun mengalirkan devisa dari pasar international ke Swiss.

Begitu pula seharusnya Indonesia, swasta didorong fokus memenangkan pasar international, wajib membawa pulang devisa dan menyimpannya di dalam negeri, untuk memajukan Indonesia berdampingan dengan koperasi. Biarkan sektor perumahan, retail, transportasi, pariwisata dan sektor ekonomi padat karya lainnya dikuasai koperasi.

Nantinya Koperasi juga bisa memfasilitasi ASN untuk merenovasi rumahnya sesuai tradisinya masing-masing. Misalkan ASN dari Manado akan mendatangkan tukang/komponen rumah kayu dari Minahasa, yang Jawa akan mendatangkan joglo dari Jawa, urang awak akan mendatangkan tukang/atap bagonjong dari ranah Minang.

Banyak ASN akan mendatangkan bahan dan tukang dari daerahnya masing-masing. Proyek hunian ratusan triliun ini bisa menggerakkan ekonomi UMKM pertukangan se-Indonesia selama puluhan tahun ke depan.

Mulai 2026 jumlah ASN yang dipindahkan bisa mengikuti kecepatan pembangunan gedung perkantoran oleh Kementerian PUPR.

Dengan menggunakan konsep koperasi hunian ASN, anggaran Rp16 triliun in line with tahun cukup untuk memindahkan 118.513 ASN dalam 12 tahun.

Pada saat populasi melampaui 100 ribu orang, IKN akan menjadi bisa dilakukan sehingga investor akan berdatangan dengan sendirinya tanpa harus diberi insentif berlebihan yang merugikan penghuninya.

(vws)