Jokowi Pamer Kesepakatan Bisnis RI
Jakarta, CNN Indonesia —
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Konferensi Discussion board Tingkat Tinggi (FTT) Indonesia Africa Discussion board (IAF) Ke-2 tahun 2024 menyepakati kerja sama bisnis baru antara Indonesia dengan negara Afrika senilai US$3,5 miliar atau setara Rp54,4 triliun (asumsi kurs Rp15.545 in line with dolar AS).
Menurutnya, jumlah tersebut meningkat enam kali lipat jika dibandingkan dengan pemeliharaan IAF pertama pada tahun 2018.
“Bahkan ,Indonesia-Africa Discussion board tahun ini telah mencatat kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai US$3,5 miliar,” kata Jokowi dalam pembukaan Indonesia-Africa Discussion board II dan Prime Discussion board Multi-Stakeholder Partnership di Bali, Senin (2/9).
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN DENGAN KONTEN
Jokowi menyebut hasil kemitraan Indonesia-Africa kali ini mampu membawa peningkatan besar quantity perdagangan dan berbagai kesepakatan perjanjian perdagangan.
“Indonesia siap bermitra dengan siapapun, utamanya dengan kawasan Afrika sebagai kunci time table pembangunan world,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyoroti hampir seluruh negara yang berupaya menciptakan perubahan positif di tengah dunia yang penuh dengan tantangan.
Ia mengatakan tantangan itu terkait perlambatan ekonomi, tingkat pengangguran dan inflasi yang belum membaik, hingga ketegangan geopolitik yang terus berlanjut yang telah menimbulkan banyak korban jiwa dan mengganggu rantai pasok world.
Namun, Jokowi juga menyayangkan, di tengah kondisi world seperti saat ini, solidaritas internasional justru menurun.
Ia menyebut semangat multilateralisme semakin dikesampingkan dan fragmentasi semakin melebar.
Padahal hanya tersisa enam tahun menuju 2030, sementara baru 17 persen goal SDGs tercapai.
“Pada akhirnya, negara-negara berkembang adalah yang paling terdampak. Jutaan rakyat negara berkembang adalah yang paling merasakan kesulitan,” jelas Jokowi.
“Oleh sebab itu, kita memerlukan arah dan visi baru, kita memerlukan strategi baru, kita memerlukan langkah taktis baru untuk wujudkan pembangunan yang lebih adil dan inklusif bagi negara-negara berkembang,” imbuhnya.
(khr/sfr)