Kemenhub Buka Suara Soal Subsidi KRL Pakai NIK Mulai 2025
Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Samadi buka suara soal pemberian subsidi KRL Jabodetabek menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tahun depan.
Ia mengatakan rencana itu masih dalam pembahasan.
“Lagi dibahas, kita upayakan masyarakat tetap mendapatkan yang terbaik,” katanya di kompleks DPR, Kamis (29/8).
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN DENGAN KONTEN
Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan penyesuaian penyaluran subsidi tarif tiket KRL memang perlu dilakukan. Pasalnya, untuk APBN 2025, alokasi anggaran yang tersedia memang banyak yang mengalami penurunan.
“Makanya ini sebenarnya selaras dengan rencana untuk tarif KRL berbasis NIK itu supaya tepat sasaran,” katanya.
Adita mengatakan meski skema subsidi tercantum dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2025, belum tentu kebijakan itu diterapkan tahun depan.
Ia mengatakan rencana tersebut masih perlu pembahasan dan melihat respons para stakeholders. Adita pun menegaskan pemerintah belum berencana untuk menaikkan tarif KRL.
“Kita lihat nanti ya kan tergantung semua pembahasannya seperti apa. Karena ini juga perlu kajian lagi,” katanya.
Rencana perubahan penyaluran subsidi tiket KRL dengan berbasis NIK mengemuka belakangan ini. Rencana bahkan sudah tertuang dalam Dokumen Nota Keuangan APBN 2025.
Dalam dokumen Nota Keuangan dan RAPBN 2025 ditetapkan anggaran belanja subsidi PSO untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp4,79 triliun. Tujuannya untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek.
Beberapa perbaikan yang dilakukan yakni mengubah sistem pemberian subsidi untuk tahun depan.
“Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek,” tulis Buku Nota II yang dikutip pada Rabu (28/8).
Selain itu, perbaikan lain yang dilakukan untuk moda transportasi kereta api lainnya sebagai berikut:
– Pelaksanaan penilaian kepuasan pelanggan dengan mekanisme survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada KA penugasan PSO
– Mekanisme pengurangan pemberian subsidi pada KA penugasan PSO melalui skema perhitungan pendapatan non tiket (non core)
– Melakukan pelaksanaan verifikasi berbasis biaya pada penyelenggaraan KA PSO.
(fby/tanggal)