Pemerintah Akan Terbitkan Aturan Baru soal Kunjungan Wisatawan di Bali
Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah bakal terbitkan aturan baru terkait kunjungan wisatawan alien di Pulau Dewata, Bali. Hal ini untuk mengatasi membludaknya kunjungan turis yang mengganggu warga lokal.
Sebab, meskipun potensi ke perekonomian besar. Membludaknya turis asing juga menimbulkan sejumlah masalah seperti makin berkurangnya tempat bagi warga lokal untuk tinggal.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Indonesia High quality Tourism Convention yang ditayangkan secara digital.
“Ada sekitar lebih dari 200 ribu orang asing tinggal di Bali saat ini. Itu menimbulkan beberapa masalah. Kami ingin tetap mempertahankan budaya Bali karena Bali tanpa budaya mereka, ini bukan lagi Bali sebagai pulau surga,” ujarnya yang dikutip pada Kamis (29/8).
Menurutnya, sebagai Pulau Surga, pemerintah tak hanya ingin melihat Bali dipenuhi turis asing. Tapi kualitas pariwisatanya tidak bagus atau malah terlantar.
“Jadi kami akan mengambil tindakan untuk mencapai pariwisata berkelanjutan. Kita harus menghormati budaya lokal. Saya pikir ini bukan pulau gila. Ini Bali, dengan budaya yang sangat indah, kita harus mempertahankan yang satu ini,” jelasnya.
Oleh sebab itu, pemerintah akan segera membahas terkait kebijakan baru yang akan ditempuh untuk mengatasi permasalahan wisata di Bali.
“Mudah-mudahan minggu depan, kami akan mengadakan pertemuan di Jakarta untuk menyelesaikan peraturan baru ini,” imbuhnya.
Beberapa permasalahan yang akan diatur lebih lanjut adalah pengelolaan sampah dan limbah. Masalah ini dinilai sangat penting karena pemerintah pusat telah bekerja keras untuk mengatasi tapi belum terlalu berhasil.
Selain itu, pemerintah juga akan memperketat aturan mengenai pesta yang bisa dilaksanakan di Bali. Meski banyak turis asing, tapi harus menaati aturan budaya yang berlaku.
“Dan kami juga tidak ingin melihat lapangan pesta menjadi vila, atau menjadi klub, klub telanjang. Kami tidak akan membiarkan mereka melakukannya, jadi kami akan mengaturnya,” pungkas Luhut.
(ldy/pta)