Sri Mulyani Lapor DPR 4 Program Prioritas Prabowo-Gibran
Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan empat program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto yang bakal langsung dikerjakan pada tahun pertama menjabat.
Pertama, makan siang free of charge yang diubah namanya menjadi makan bergizi free of charge. Sasarannya adalah ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan dengan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk tahap pertama di 2025.
Untuk program ini akan dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional yang baru saja dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN DENGAN KONTEN
“Pemerintah baru terpilih yang akan memulai Oktober ini memiliki program prioritas menjadi kemenangan cepat, makan bergizi jelas merupakan prioritas,” ujar Sri Mulyani di Ruang Rapat Banggar, Selasa (27/8).
Kedua, pemeriksaan kesehatan free of charge. Sasarannya 52,2 juta orang yang meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, dan foto rontgen untuk screening penyakit katastropik.
Kemudian, pembangunan RS lengkap dan berkualitas di daerah. Nantinya RS tipe D akan diubah menjadi C beserta sarana prasarana dan alat kesehatannya. Program ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan.
“Pemeriksaan kesehatan free of charge masuk prioritas untuk 52,2 juta orang dari mulai posyandu, puskesmas, dan rumah sakit daerah serta melengkapi rumah sakit dengan peralatan sehingga tipe D di improve menjadi tipe C,” jelasnya.
Ketiga, renovasi sekolah dengan alokasi anggaran Rp20,3 triliun yang akan mencakup renovasi ruang kelas, meubelair, dan MCK. Untuk program ini akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, Kemendikbudristek dan Kementerian Agama.
“Presiden terpilih telah meminta untuk dilakukan koordinasi dan tracking sehingga bisa kemajuannya dari mulai secara fisik hingga ruang kelas-kelas dan juga renovasi,” imbuhnya.
Keempat, membangun lumbung pangan nasional di daerah dan desa. Program ini akan dijalankan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian.
“Ketahanan pangan sesuai dengan arahan Presiden terpilih dibangun lumbung pangan nasional di daerah dan desa dengan perbaikan intensifikasi 80 ribu hektar dan percetakan sawah baru 150 ribu hektar,” pungkasnya.
(ldy/sfr)