Daftar PLTU Milik PLN Bakal Disuntik Mati
Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah berencana menghentikan operasional atau menyuntik mati 13 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT PLN (Persero).
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi mengatakan dari daftar 13 PLTU tersebut, termasuk di dalamnya PLTU Suralaya di Cilegon, Banten dan PLTU Ombilin di Sijantang Koto, Sumatera Barat.
“Bahwa kita itu hasil dari studi mengenai coal retirement kita itu ada tiga studi, dari kita sendiri, lalu dari ITB, lalu dari UNOPS. Dari tiga ini kita identifikasi bareng semua, kita rangkum bahwa kita punya 13 checklist dari PLTU di luar Cirebon,” ujar Eniya saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (20/8).
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN DENGAN KONTEN
Eniya mengatakan 13 PLTU tersebut memiliki kapasitas sebesar 4,8 gigawatt (GW) dengan dengan 66 juta ton CO2. Kendati demikian, ia mengaku dari 13 unit PLTU tersebut, beberapa di antaranya apabila dibiarkan saja sebetulnya juga akan mati dengan sendirinya pada 2030.
“Karena memang ada umur-umur yang sudah tua. Memang ada. Kalau istilahnya Pak Menteri itu herbal, pensiun secara herbal. Dia dibiarkan juga pensiun. Itu sebelum 2030, ada list-nya,” ucap dia.
Lebih lanjut, ia menyebut pihaknya tengah menyusun peta jalan atau roadmap pensiun PLTU batu bara. Peta jalan itu katanya akan dikeluarkan dalam bentuk keputusan menteri (kepmen). Kriteria PLTU seperti apa yang bisa dipensiunkan akan diatur di dalam roadmap tersebut.
“Kami akan mengeluarkan dalam bentuk kepmen untuk roadmap masa pensiun PLTU. Skenarionya seperti apa, maksudnya syarat-syarat untuk menjadi bisa dipensiunkan itu roadmap-nya seperti apa. Kalau sampai di ujung memenuhi, berarti dia harus dipensiunkan. Jadi tata cara identifikasi pensiunnya ini kita atur di dalam keputusan menteri. Keputusan menteri ini yang akan kita bahas,” jelasnya.
Rencana pemerintah merealisasikan program pensiun dini PLTU Cirebon-1 lebih cepat dari rencana awal. Hal ini menyusul tercapainya kesepakatan antara Asian Building Financial institution (ADB) dengan pemerintah di bawah naungan program Power Transition Mechanism (ETM) untuk program pensiun dini PLTU Cirebon-1.
ADB telah menandatangani perjanjian kerangka kerja tidak mengikat untuk mendukung penghentian operasional PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 megawatt, yang seharusnya berakhir pada Juli 2042, tetapi dipercepat menjadi Desember 2035.
Kesepakatan itu ditandatangani oleh ADB, PT PLN dan PT Cirebon Electrical Energy (CEP) serta lembaga pengelola investasi Indonesia (INA) di sela-sela COP28 Dubai, Uni Emirat Arab pada awal Desember 2023 lalu.
(fby/sfr)