PDIP Pertanyakan Cara Goal Tahun I Prabowo Bisa Bahagiakan Rakyat

Jakarta, CNN Indonesia —

PDIP mendesak pemerintah menjelaskan berapa kenaikan pendapatan yang bakal dirasakan rakyat dengan goal perekonomian di generation Prabowo Subianto.

Anggota DPR RI Fraksi PDIP Adisatrya Suryo Sulisto menyoroti asumsi dasar makro di RAPBN 2025. Ia mengutip bagaimana pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di stage 5,2 persen dan menjaga inflasi pada kisaran 2,5 persen.

Menurutnya, pemerintah ke depan tak cukup mematok sejumlah sasaran dan indikator pembangunan. Adisatrya meminta negara jangan hanya berpaku pada tingkat kemiskinan, kemiskinan ekstrem, rasio gini, tingkat pengangguran, dan indeks modal manusia.

“Pemerintah juga harus dapat menjelaskan dampak pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inflasi yang terkendali pada pendapatan rakyat,” ucapnya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I 2024-2025 di Jakarta Pusat, Selasa (20/8).

“Berapakah tambahan penghasilan yang diterima oleh rakyat dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas?” tanya Adisatrya.

Selain itu, ia mendesak pemerintahan generation Prabowo harus menjelaskan berapa tambahan lapangan kerja yang akan muncul. Ini termasuk penguatan lapangan usaha rakyat di seluruh sektor penopang pertumbuhan ekonomi, seperti pertanian hingga konstruksi.

Adisatrya menekankan rakyat ingin tahu dampak pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di dalam kehidupan mereka masing-masing.

“Saat ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS adalah Rp15.700. Pemerintah malah menetapkan nilai tukar pada 2025 senilai Rp16.100. Penetapan nilai tukar rupiah yang melemah tersebut tidak sejalan dengan upaya kita selama ini untuk memperkuat nilai tukar rupiah dan tren pelonggaran kebijakan moneter international khususnya The Fed pada 2025,” tuturnya.

“Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan berpandangan agar pemerintah kembali pada kesepakatan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), yaitu pada rentang nilai tukar rupiah Rp15.300-Rp15.900 in step with dolar AS,” imbuh Adisatrya.

Ia juga menyoroti goal pemerintah dalam RAPBN 2025 yang menyebut tax ratio dirancang mencapai 10,2 persen. Menurutnya, ini lebih kecil dari pembahasan KEM-PPKF sebesar 10,5 persen.

Adisatrya mempertanyakan bagaimana kelanjutan rencana pemerintah mengerek rasio pajak. Terlebih, presiden terpilih 2024-2029 Prabowo berencana meningkatkan tax ratio Indonesia ke stage 23 persen.

“Bahkan, pemerintah memperkirakan hingga 2029 tax ratio hanya dapat mencapai 11,48 persen dari PDB. Fraksi PDIP mempertanyakan, bagaimana kelanjutan dari rencana untuk mencapai tax ratio 23 persen?” tutupnya.

Sederet kritik tersebut merupakan bagian dari Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU APBN 2025 beserta Nota Keuangannya.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel selaku pemimpin sidang mengatakan pemerintah bakal menanggapi pandangan fraksi pada rapat yang akan datang. Rapat Paripurna selanjutnya bakal digelar pada Selasa, 27 Agustus 2024.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)