INDEF soal Anggaran IKN Anjlok di 2025: Bukan Prioritas Prabowo
Jakarta, CNN Indonesia —
Institute for Building of Economics and Finance (INDEF) menilai kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bukan prioritas Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Researcher Middle of Virtual Economic system and SMEs INDEF Izzudin Al Farras mengatakan penurunan anggaran IKN di RAPBN 2025 mencerminkan prioritas anggaran pemerintah.
“Setidaknya di RAPBN (2025) turun drastis, maka bisa kita baca prioritas pembangunan ke depan itu IKN tidak lagi seperti beberapa tahun terakhir,” katanya dalam Diskusi Publik INDEF secara digital, Minggu (18/8).
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN DENGAN KONTEN
“Mungkin (pembangunan IKN) masih lanjut, tapi tidak complete capability, seperti beberapa tahun terakhir karena anggarannya turun jauh untuk tahun depan (2025),” sambung Izzudin.
Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2025 menyebutkan alokasi anggaran IKN di tahun pertama kepemimpinan Prabowo hanya Rp143,1 miliar. Ini jauh lebih kecil dari anggaran untuk pembangunan IKN pada APBN 2024 yang mencapai Rp42,5 triliun.
Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, tercatat telah mengucurkan Rp75 triliun sejak 2022-2024 untuk membangun IKN Nusantara. Rinciannya, Rp5,5 triliun di 2022, sebesar Rp27 triliun untuk 2023, dan Rp42,5 triliun sisanya di 2024.
“Jadi, IKN bukan prioritas utama dalam anggaran-anggaran selanjutnya di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran,” tegas Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF Andry Satrio Nugroho.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut angka tersebut hanya acuan dasar atau baseline. Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto akan diberi keleluasaan untuk menyesuaikan anggaran IKN, sesuai prioritasnya.
Wanita yang akrab disapa Ani menegaskan pemberian anggaran kepada kementerian/lembaga (Ok/L) juga tergantung kesiapan institusi tersebut nanti. Apakah akan dialokasikan ke Kementerian PUPR atau Otorita IKN.
“Kenapa belanja Ok/L relatif lebih kecil, Rp976,8 triliun dibandingkan tahun ini Rp1.090,8 triliun? Ini karena kita menghormati untuk presiden terpilih nanti melakukan growth. Makanya belanja Ok/L rather (kecil), kecuali yang dari presiden terpilih menyampaikan ingin melakukan A, B, C,” kata Ani dalam Konferensi Pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Jakarta Selatan, Jumat (16/8).
“Tapi yang lain itu masih di-retain (ditahan) di belanja non-Ok/L yang makanya menjadi tinggi, yaitu Rp1.716,4 triliun. Ini nanti pada Oktober (2024) bisa dialokasikan dan biasanya nanti naik pada executing pada Ok/L yang dipilih untuk melakukan tugas tertentu, entah makan bergizi free of charge, perbaikan sekolah, dan hal-hal prioritas presiden terpilih,” jelasnya.
(skt/DAL)