Mengintip Nasib IKN di Technology Prabowo, Cerah dan Bakal Lanjutkah?
Nasib megaproyek IKN yang digeber dan ingin diwariskan Jokowi mendapat angin segar di akhir masa pemerintahannya.
Angin segar berhembus setelah presiden terpilih Prabowo Subianto memastikan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) akan berlanjut di bawah kepemimpinannya. Menjelang HUT RI ke-79, Prabowo berjanji akan melanjutkan proyek warisan Jokowi tersebut.
Menurutnya, Presiden Jokowi sudah memulai sebuah sejarah dan warisan baik dan karena itu akan ia lanjutkan di masa jabatannya lima tahun mendatang.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN DENGAN KONTEN
“Saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan ya,” katanya usai menemani Jokowi meninjau Embung MBH di IKN bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju lain, Senin (12/8).
Prabowo yakin di technology kepemimpinannya pembangunan IKN bisa dilakukan dengan baik. Walau demikian, ia mengatakan mungkin IKN tidak akan selesai 100 persen karena membangun sebuah kota membutuhkan waktu lama.
Tapi setidaknya, ia yakin selama memimpin Indonesia bisa menyelesaikan pembangunan fungsi inti sehingga pusat pemerintahan sudah bisa dipindahkan ke IKN Nusantara.
“Minimum saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Walaupun ya kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar ya, pekerjaan yang lama, yang berat. Tapi saya percaya dalam 3, 4, dan 5 tahun lagi fungsi daripada ibu kota ini sudah bisa berjalan ya,” pungkas Prabowo.
Meskipun sudah memberikan kepastian soal kelanjutan proyek IKN, tapi janji itu belum menjawab dan masih menimbulkan keraguan.
Direktur Eksekutif Heart of Financial and Regulation Research (CELIOS) Bhima Yudhistira misalnya. Ia mengatakan jika biaya pembangunan IKN di masa Prabowo hampir sama dengan pagu anggaran untuk IKN tahun ini yang tembus Rp42,5 triliun, maka akan menjadi beban fiskal.
Pasalnya Prabowo punya program andalan yang sudah dipastikan menyedot anggaran besar. Salah satunya; Makan Bergizi Free of charge.
Pada awal pemerintahannya, anggaran yang sudah dipatok untuk program itu Rp75 triliun di 2025.
Tak hanya itu. Pemerintahan Prabowo juga sudah ditunggu utang jatuh pace pemerintah pusat yang mencapai Rp800 triliun pada tahun depan. Jumlah ini terdiri dari Rp705,5 triliun Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp94,83 triliun pinjaman.
Artinya, pada awal tahun pemerintahannya, Prabowo harus membayar utang yang sangat tinggi.
Karena itu, meski berkomitmen melanjutkan IKN, ia memprediksi anggaran yang digelontorkan Prabowo untuk proyek itu tak akan sebesar yang dilakukan Jokowi.
“Kemungkinan (anggaran IKN) lebih rendah untuk memastikan ada dana belanja program Prabowo seperti Makan Bergizi Free of charge, meals property, hingga penambahan nomenklatur kementerian baru tetap terjaga,” katanya kepada CNNIndonesia.com.
Tak hanya itu katanya. Menggelontorkan anggaran IKN besar bisa terlalu berat bagi APBN terutama di saat masyarakat dan pelaku usaha butuh dukungan kebijakan fiskal untuk menghadapi tekanan ekonomi yang terjadi belakangan ini.
Maklum kelas menengah jumlahnya turun, tetapi pajaknya mau dikejar lewat kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen tahun depan.
Sementara sektor industri manufaktur mengalami deindustrialisasi yang mengancam serapan tenaga kerja di sektor formal.
Karena itu, ia menyarankan ketimbang menggelontorkan anggaran besar untuk IKN, sebaiknya dana direalokasi saja ke kebutuhan lain yang lebih produktif dan membantu masyarakat. Bahkan kalau bisa pembangunan IKN dihentikan sementara untuk itu.
“Kan awalnya investasi swasta yang diandalkan untuk bangun IKN bukan dari APBN. Khawatir IKN ini akan berakhir menjadi debt lure di mana hasil utang pemerintah tidak mampu menciptakan penerimaan pajak dari IKN. Akhirnya kreditur bisa atur berbagai schedule pembangunan yang merugikan posisi Indonesia,” katanya.