Eks Menteri Jokowi Usul Kereta Gantung di IKN, Tiru Kota Pablo Escobar
Jakarta, CNN Indonesia —
Eks menteri di kabinet Presiden Joko Widodoyakni Bambang Brodjonegoromenganggap kereta gantung bisa menjadi salah satu moda transportasi alternatif di IKN Nusantara.
Mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas 2016-2019 itu melihat IKN sebagai kota yang berkontur. Oleh karena itu, transportasi yang tepat adalah cable automobile alias kereta gantung.
“Mengenai kereta gantung, saya sangat setuju. Kota ini (IKN Nusantara) memang berkontur. Salah satu hal yang menurut saya menarik, kota ini tidak flat seperti Jakarta, berkontur,” tuturnya dalam Peluncuran Buku 9 Alasan dan 8 Harapan Memindahkan Ibu Kota di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (14/8).
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN DENGAN KONTEN
Menurutnya, ide membangun kereta gantung di IKN possible. Bambang mencontohkan bahwa kota-kota di Eropa juga sudah banyak yang menggunakan cable automobile sebagai moda transportasi.
Ia bahkan secara spesifik menyinggung kota tempat ‘raja narkoba’ Pablo Escobar, yakni Medellin. Bambang menegaskan kota di Kolombia itu juga berkontur dan menggunakan kereta gantung
“Salah satu kota di Amerika Latin yang dulunya dikenal sebagai markas kartel (narkoba) Pablo Escobar, Kota Medellin, itu sekarang di-recognise dunia. Karena public transportation-nya dianggap sukses,” ungkap Bambang.
“Apa itu? Kereta gantung, cable automobile. Karena kota Medellin itu kota yang berkontur. Jadi, untuk gampangnya bangun saja kereta gantung,” imbuhnya.
Eks anak buah Jokowi itu menekankan yang paling penting adalah koneksi antar-wilayah aglomerasi di IKN. Ia menegaskan IKN Nusantara harus bisa terhubung dengan Balikpapan dan Samarinda.
Di lain sisi, pria yang juga pernah menjabat sebagai menteri keuangan 2014-2016 itu mengusulkan ide lain. Bambang meminta pemerintah sudah seharusnya berpikir secara ‘radikal’.
“Menurut saya, ke depannya kita harus berpikir lebih radikal sedikit. Gak ada salahnya kok gedung kantor itu tidak harus dimiliki pemerintah, kita bisa sewa. Biarkan swasta yang membangun, nanti kementerian misal dengan sistem kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau sistem sewa bisa masuk,” saran Bambang.
Bambang mengatakan negara akan repot jika kantor-kantor di IKN masih dimiliki pemerintah. Ia menyebut biaya yang diperlukan untuk perawatan kantor pemerintah tidak sedikit.
Di lain sisi, kementerian/lembaga (Ok/L) pemilik aset tersebut mungkin bakal kesulitan mencari dana pemeliharaan. Bambang mengatakan Kementerian Keuangan pun belum tentu memberi anggaran tambahan, berujung pemeliharan yang tidak baik dan umur aset menjadi lebih pendek.
“Kalau dengan swasta maka yang menyewakan atau membangun akan mati-matian menjaga kualitas. Kenapa? Karena klausulnya kita akan bayar kalau sesuai provider stage settlement (SLA). Ini kalau gak diurus, kita gak mau bayar, jadi dia akan lebih terpacu. Jadi (pemerintah) tinggal mengecek apakah swasta sudah mengerjakan dengan baik,” tandasnya.
(skt/agt)