Mendag Minta Sri Mulyani Kenakan Bea Masuk Antidumping Keramik Impor
Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bakal meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) 50 persen untuk impor keramik.
Pria yang akrab disapa Zulhas itu menegaskan sudah menerima hasil kajian dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). Ia menyebut sedang mempelajari laporan tersebut, sebelum menyurati Kementerian Keuangan.
“Mudah-mudahan besok (7 Agustus 2024) sudah selesai. Saya akan kirimkan hasilnya ke Menteri Keuangan (Menkeu Sri Mulyani), ada BMAD (keramik) yang rata-rata 40 persen-50 persen,” ungkapnya dalam Konferensi Pers dan Pemusnahan Pakaian Bekas Oleh Satgas Importasi Ilegal di Cikarang, Jawa Barat, Selasa (6/8).
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN DENGAN KONTEN
Ia mengatakan BMAD untuk keramik merupakan tambahan pungutan. Mendag Zulkifli menyebut sudah ada pemberlakuan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), termasuk untuk keramik, sebesar 13 persen.
BMAD akan menjadi pelengkap. Harapannya, ini bisa membendung banjir impor keramik.
“Kita akan masuk ke BMAD, sekitar satu atau dua hari (ke depan) saya akan tanda tangan dan kirim surat ke Menteri Keuangan,” tegas Zulhas.
Selain BMAD untuk keramik, pria yang juga ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan ada 6 komoditas lain yang bakal dipungut bea masuk. Ia menyebut Kemendag masih melakukan hitung-hitungan berapa persen besaran BMAD yang tepat.
General ada 7 komoditas yang akan dikenakan BMAD. Ini meliputi tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, perangkat elektronik, produk kecantikan, barang tekstil sudah jadi, dan alas kaki.
“Tapi yang sudah selesai keramik, yang lain masih dihitung,” tutupnya.
Akan tetapi, ada gelombang penolakan terkait aturan ini. Sebut saja Ekonom Senior INDEF Faisal Basri yang menentang rencana pemerintah memungut bea masuk tinggi untuk keramik.
Faisal menilai pemerintah hanya mencari kambing hitam di balik lesunya industri tanah air. Pada akhirnya, China menjadi sasaran pemungutan BMAD, yang semula diperkirakan bisa tembus 200 persen.
“Mayoritas di Indonesia itu keramik merah … Jadi belum bisa memenuhi industri dalam negeri juga, industri dalam negeri tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri,” kata Faisal dalam Diskusi Publik INDEF di Jakarta Selatan, Selasa (16/7).
“Pukul rata mau ukuran berapa saja dikenakan bea masuk tinggi (BMAD), ini KADI seperti jurus pesilat mabuk, semua dilibas … Apa saja diterjang, dicari untuk menjustifikasi itu, supaya keluarnya (BMAD) 100 persen sampai hampir 200 persen,” kritiknya kepada pemerintah.
(skt/agt)