Anak Buah Luhut Sebut Rp120 T Uang Negara Lenyap Jadi Asap Tiap Tahun
Jakarta, CNN Indonesia —
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinasi Maritim dan Investasi (Kemenkomarves) Rachmat Kaimuddin menuturkan Indonesia masih bergantung pada impor dalam penyediaan BBM.
Ia menuturkan dalam lima tahun terakhir atau 2019 hingga 2023, Indonesia rata-rata menggelontorkan Rp251 triliun in step with tahun untuk impor.
Sementara, untuk subsidi BBM pemerintah menggelontorkan rata-rata Rp120 triliun in step with tahun. Menurut Rachmat, jika subsidi bisa lebih tepat sasaran, seharusnya anggaran bisa ditekan.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN DENGAN KONTEN
Jika itu terjadi, maka anggaran subsidi bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur hingga penyelesaian masalah stunting.
“Ini Rp120 triliun kita berikan sebagai subsidi, dibakar jadi asap, actually. Tentunya ini mengambil jatah orang buat infrastruktur, stunting, dan sebagainya,” kata Rachmat dalam Media Briefing Highway to Indonesia World Sustainability Discussion board (ISF) 2024 di Jakarta, Senin (5/8).
Rachmat mengatakan hal itu harus jadi perhatian. Sebab, selain memboroskan anggaran negara, BBM menyumbang emisi gasoline rumah kaca dan polusi yang cukup besar.
Ia lantas menuturkan salah satu solusi terkait polusi dan emisi gasoline rumah kaca adalah meningkatkan kualitas BBM mengikuti standar. Maklum, kualitas BBM dalam negeri banyak yang belum memenuhi standar sulfur EURO 4 atau 50 ppm.
Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal merilis BBM baru pada 17 Agustus saat HUT RI ke-79. BBM itu disebut ramah lingkungan dan rendah sulfur.
“Kalau rendah sulfur ini akan mulai tapi sebagai pilot, 17 (Agustus) itu adalah semacam kick-off-nya mau mulai di sana,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi, dikutip detik, Jumat (12/7).
Menteri ESDM Arifin Tasrif menambahkan pihaknya saat ini sedang mencari bahan pencampur yang bisa mengurangi kandungan sulfur.
“Jadi gini kita cari bahan pencampur yang bisa mengurangi sulfur konten. Sekarang kan kita masih 500 ppm-an. Kalau standarnya Euro 5 kan harus di bawah 50. Menuju itu kan ongkosnya ada. Tapi kilang kita belum kelar sih di Balikpapan,” katanya.
(mrh/agt)