Program Prabowo Dapat Pagu Rp71 T di RAPBN 2025, Termasuk Makan Free of charge
Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyiapkan anggaran Rp71 triliun pada Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk program Presiden Terpilih Prabowo Subiantotermasuk makan bergizi free of charge.
Sri Mulyani mengatakan anggaran itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta menteri-menteri mengakomodir program-program Prabowo di RAPBN 2025.
“Sampai saat ini yang kita sudah mendapatkan arahan dari Presiden saat ini dan Presiden terpilih adalah general anggaranya Rp71 triliun,” kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/8).
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN DENGAN KONTEN
Sri Mulyani mengaku belum bisa membeberkan element anggaran program tersebut. Menurutnya, hal itu masih dibahas oleh tim pelaksana program dari Prabowo.
Meski begitu, ia memastikan program-program Prabowo aman di APBN 2025. Sri Mulyani berkata Jokowi yang akan menjelaskan ke publik mengenai rancangan element APBN 2025 pada Sidang Tahunan MPR, 16 Agustus mendatang.
“Nanti ya yang untuk beberapa ultimate kebijakan-kebijakan yang substansial, baik dari sisi penerimaan negara dan belanja, nanti kita akan tuangkan di dalam nota keuangan. Jadi tolong bersabar sedikit,” ujarnya.
Dalam rapat itu, Sri Mulyani juga melaporkan kajian tentang hal-hal yang berpotensi mempengaruhi APBN 2025 kepasa Jokowi dan Prabowo.
“Untuk itu, kami hari ini sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden dan Presiden Terpilih mengenai situasi makro yang kita baca yang mempengaruhi APBN 2025,” ucapnya.
Sebelumnya, Jokowi mengumpulkan para menteri di istana hari ini. Rapat kali ini khusus mempersiapkan rancangan APBN 2025.
Jokowi menitikberatkan perancangan APBN pada program-program Prabowo. Dia juga mewanti-wanti ancaman world yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan anggaran Indonesia.
“Saya ingin di dalam rencana rancangan APBN 2025 ini mengakomodasi semua program presiden terpilih,” ungkap Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/8).
(dhf/sfr)