Kemenko Marves Buka “Dapur’ Pembuatan BBM Rendah Sulfur
Jakarta, CNN Indonesia —
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengungkapkan kunci pembuatan BBM rendah sulfur yang akan diluncurkan 1 September 2024.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan BBM rendah sulfur tidak ditempuh dengan menggenjot produksi bioetanol. Terlebih, Indonesia masih berstatus importir gula.
“Sebenarnya hal ini (bioetanol) sedikit berbeda dengan penyediaan BBM rendah sulfur. Jadi, solusinya bukan bioetanol. Solusinya untuk (BBM rendah) sulfur itu adalah alat di kilang, desulfurisasi unit,” ungkap Rachmat dalam Media Workshop di Jakarta Pusat, Senin (5/8).
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN DENGAN KONTEN
Ia mencontohkan bagaimana kualitas BBM di Indonesia yang masih buruk. Misal, pertalite dengan penelitian angka oktan (RON) 90 memiliki konten sulfur sebanyak 500 bagian in keeping with juta Jumlah halaman
Padahal, Rachmat menyebut standar emisi Euro 4 mengharuskan kandungan sulfur 50 ppm.
“Contoh, 500 ppm sulfurnya untuk bensin, kita mau jadikan 50 ppm. Kalau hanya dicampur bioetanol, itu harus 90 persen baru bisa turun ke 50 ppm,” jelasnya.
“Sementara, (campuran bioetanol) 2,5 persen-5 persen doang. Itu tidak akan membuat perbedaan. Kalau misalnya (dicampur) 5 persen saja, berarti dari 500 ppm turun menjadi 475 ppm, masih jauh ke 50 ppm,” tambah Rachmat.
Ia menegaskan biofuel lebih ke upaya pemerintah menjaga ketahanan energi. Walau, Rachmat mengakui untuk mencapai B100 butuh waktu yang sangat panjang.
Di lain sisi, anak buah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan itu menegaskan bahwa BBM baru rendah sulfur dan rencana aturan penyaluran subsidi tak jadi diterapkan 17 Agustus 2024.
“17 Agustus itu kan waktu itu Pak Luhut inginnya seperti itu, tapi ini kayaknya akan digeser sedikit. Harapan kita bisa kunci semuanya 1 September (2024), peraturannya segala macam,” tutur Rachmat.
“Kita ingin coba mempersiapkan itu. Mudah-mudahan ini bisa jadi sesuatu yang kita kerjakan di pemerintahan ini, tapi bisa jadi oleh-oleh di pemerintahan baru,” imbuhnya.
Rachmat menegaskan tak akan ada pembatasan atau kenaikan harga BBM subsidi. Ia menekankan kelompok yang berhak dipastikan bakal tetap menerimanya.
Ia merinci kelompok mana saja yang kemungkinan tetap berhak membeli BBM subsidi. Ada nelayan; pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM); angkutan umum, taksi, pengguna sepeda motor; sampai ojek on-line (ojol).
(skt/agt)