Basuki soal Prabowo Mau Pecah PUPR Jadi 2 Kementerian: Tak Masalah
Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku hal itu tidak menjadi masalah bila dilakukan pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memisah Kementerian PUPR menjadi dua kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.
Basuki menyebut wacana itu lumrah lantaran peleburan atau pemisahan kementerian/lembaga negara sudah sering terjadi sejak dahulu.
“Kalau organisasi hanya kendaraandulu saja bisa. Jadi ya enggak masalah,” kata Basuki di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/8).
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN DENGAN KONTEN
Basuki mengungkapkan Kementerian PUPR sudah mengalami beberapa kali perubahan sebelum itu. Ia menjelaskan Kementeriannya sempat bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) pada 1968-1973.
Setelahnya berubah nama menjadi Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 1973-1999. Lalu tahun 1999-2000, berubah lagi lagi menjadi Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah.
Kendati demikian, Basuki belum mengetahui lebih lanjut apakah Kementerian PUPR jadi dipisah kembali atau sebaliknya di periode kepemimpinan selanjutnya.
“Saya belum tahu,” ujarnya.
Wacana pembentukan Kementerian Perumahan di pemerintahan Prabowo-Gibran mulanya dibocorkan oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo.
Artinya, bidang perumahan yang saat ini masih tergabung dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal dipisah. Hal ini seperti yang terjadi pada generation orde baru.
Pria yang akrab disapa Tiko itu menjelaskan saat ini dibutuhkan kementerian yang benar-benar fokus pada sektor perumahan. Hal ini mengingat sektor ini melibatkan banyak sub sektor turunan yang membutuhkan perhatian khusus.
Dia menilai kehadiran Kementerian Perumahan Rakyat dimaksudkan untuk lebih fokus pada sektor perumahan bagi masyarakat.
Terpisah, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Drajad Wibowo tidak membantah ataupun mengiyakan rencana pembentukan itu.
“Dipecah atau tidak, itu keputusan Pak Prabowo nanti,” kata Drajad beberapa waktu lalu.
Ia hanya menekankan pentingnya sektor perumahan untuk dijalankan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.
(bulan/Agustus)