Kebut Proyek Virtual ID, MenpanRB Jamin Tak Perlu Lagi Fotocopy KTP
Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah Indonesia tengah mengebut proyek ID Digital alias Identitas Kependudukan Virtual (IKD).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengklaim Virtual ID akan membuat pelayanan publik menjadi lebih lincah. Bahkan, rakyat Indonesia dijamin tak perlu lagi fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Mudah-mudahan nanti tidak ada lagi rapat yang ke-38, cukup 37 rapat hari ini, segera putuskan,” katanya dalam Inspirational Consultation Anugerah ASN di Pusdiklat Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat, Senin (29/7).
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN DENGAN KONTEN
“Untuk beresin ini (birokrasi) supaya lincah dan cepat dengan Virtual ID. Kalau Virtual ID beres, semua macam urusan rakyat yang harus fotokopi KTP, setiap kali harus ngisi pengisian yang berulang (tidak diperlukan lagi),” janji Anas.
IKD ini juga memungkinkan para pegawai negeri sipil (PNS) yang dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk bekerja dari kantin hingga ruang perpustakaan. Pasalnya, Virtual ID bakal memudahkan pelayanan warga.
Selanjutnya, Anas menegaskan Virtual ID diperkirakan rampung bertahap mulai September 2024.
“Kalau Virtual ID selesai, pelayananannya tidak perlu lagi pakai cetak, fotokopi KTP, ngisi (formulir kertas), dan seterusnya. Cukup sekali Virtual ID-nya dicatat, datanya sudah keluar. Dan ini sedang dikerjakan secara serius,” jelas Anas selepas acara.
“Tadi siang kami rapat di Kemenko Marves, dengan menteri kesehatan, menkominfo, menteri dalam negeri, dan BUMN untuk mempercepat sistem Virtual ID ini supaya segera selesai,” tambahnya.
Sebelum hadir di acara ini, Anas dan jajaran pemangku kepentingan terkait memang berkumpul di Kantor Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Anas berharap setiap kementerian/lembaga (Okay/L) segera mengalokasikan anggaran untuk operasional September 2024, lalu memasukkan anggaran untuk pengembangan layanan virtual di 2025. Ia juga ingin Kementerian Keuangan mengkaji skema pendanaan untuk mendukung percepatan transformasi virtual.
Sementara itu, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan meminta implementasi transformasi virtual dilaksanakan sesuai keputusan yang telah disepakati.
Selain itu, Luhut memberi arahan agar seluruh pihak, terutama Kemendagri dan Kemenkominfo, terus memperkuat kolaborasi teknis. Luhut juga meminta INA Virtual dan Peruri bermitra dalam dukungan teknis, mulai dari desain dan implementasi terpadu.
(skt/sfr)