Faisal Basri Kritik Rencana Motor-Mobil Wajib Asuransi: Cara Militer
Jakarta, CNN Indonesia —
Ekonomi Senior INDEF Faisal Basri mengkritik rencana pemerintah mewajibkan asuransi mobil dan motor dalam bentuk 3rd celebration legal responsibility (TPL).
“Asuransi kendaraan bermotor mungkin teman-teman (perusahaan) asuransi senang, tapi itu semu sebetulnya,” ucapnya dalam Non-Financial institution Monetary Discussion board 2024 di Jakarta Pusat, Jumat (26/7).
“Masa dipaksa wajib? Kalau orang merasa tidak ada risikonya, ya buat apa? Di pedesaan, misalnya, segala macam. Jadi, cara-cara kekerasan ini, militeristik, yang cenderung nanti akan menyebabkan inflasi naik,” kritik Faisal.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN DENGAN KONTEN
Di lain sisi, potensi kenaikan inflasi imbas kewajiban asuransi kendaraan diperparah dengan inflasi pangan. Faisal mencatat inflasi pangan di Indonesia tinggi karena banyak bergantung produk impor.
Ia merinci 100 persen gandum di Indonesia merupakan hasil impor. Lalu, Faisal mengklaim 3 juta ton beras, 5 juta ton gula, 80 persen terigu juga dibeli dari negara lain.
Faisal menyebut derita masyarakat Indonesia juga akan hadir dari kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. Di lain sisi, presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana mengerek tax ratio dari 10 persen ke 23 persen.
“Mencret ndak tuh bapak ibu, bayangkan itu. Pajak penghasilan (PPH) mau dinaikkan lagi gak? Gak tahu saya,” kata Faisal.
“Oke lapangan kerja tercipta, tapi sebagian besar casual. Sektor pekerja casual naik, lebih banyak dari pekerja formal. Ya foundation pajaknya susah,” imbuhnya.
Pemerintah berencana mewajibkan motor dan mobil ikut asuransi mulai 2025. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menegaskan rencana ini masih dikaji. Ia menyebut pihaknya juga masih menunggu pergerakan pemerintahan baru.
“Itu (teknis aturan asuransi TPL) belum ya, masih lama kita, nunggu peraturan pemerintah (PP). Itu kan tergantung dari PP-nya mau dibuat seperti apa. PP-nya belum tahu kita, kita nanti penjabaran terkait peraturan OJK (POJK) itu kan berdasarkan PP yang akan dibentuk oleh pemerintah,” tuturnya.
“Nanti kan pemerintah harus konsultasi, bahkan harus mendapat approval dari DPR … Belum (wajib asuransi mobil-motor 2025), nunggu pemerintah yang baru,” tambah Ogi.
(skt/agt)